Merdekasatu.online – Pada sebuah rumah tua di Bilalang, Bolaang Mongondow, seorang anak lelaki bernama Abdullah Mokoginta tumbuh dalam suasana sederhana yang mengajarkannya disiplin, ketekunan, dan komitmen untuk mengabdi.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa kelak namanya akan melekat di perjalanan panjang birokrasi Sulawesi Utara, bahkan tercatat sebagai salah satu figur yang ikut membentuk denyut pemerintahan di provinsi itu sejak awal berdirinya.
Awal Karier: Sespri Gubernur Sulawesi Utara–Tengah, FJ Tumbelaka
Kisah Abdullah dalam dunia pemerintahan saat telah menyandang gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada medio tahun 1960-an dan bermula ketika ia dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi (Sespri) bagi F. J. Tumbelaka, Gubernur terakhir Sulawesi Utara–Tengah dan Gubernur Pertama Sulawesi Utara.
Pada masa itu, pemerintahan lokal sedang bertumbuh, struktur administrasi belum mapan, dan banyak pekerjaan dilakukan dengan pendekatan “kerja dulu, aturan menyusul.”
Menjadi orang terdekat dan kepercayaan Gubernur bukan sekadar tugas administratif. Bagi Abdullah, itu adalah “sekolah kepemimpinan.” Ia menyaksikan langsung bagaimana Tumbelaka menghadapi tantangan awal pembangunan, meredakan gejolak wilayah, hingga menata institusi pemerintahan yang masih muda belia.
Dari posisi itulah Abdullah belajar bahwa birokrasi bukan hanya soal dokumen dan rapat, tetapi juga keberanian mengambil keputusan di tengah keterbatasan.
Drs. Abdullah Mokoginta (jongkok kanan) mendampingi Gubernur FJ Tumbelaka saat peletakan batu pertama Pembangunan Universitas Tadulako.
Teknokrat yang Tumbuh dari Pengalaman Lapangan
Perannya sebagai Sespri mempertemukannya dengan pejabat pusat, pemimpin daerah, hingga tokoh masyarakat. Jaringan ini, tanpa ia sadari, menjadi fondasi perjalanan panjangnya sebagai birokrat. Abdullah membawa satu prinsip dari Tumbelaka: bekerja dengan tenang, tetapi meninggalkan hasil yang terlihat.
Prinsip itu membentuk gaya kerjanya. Tegak, rapi, dan tidak suka kegaduhan. Ia lebih nyaman berada di belakang meja kerja atau kunjungan lapangan daripada tampil di panggung politik. Drs. Abdullah Mokoginta secara tidak langsung menciptakan “postur” birokrat yang ideal untuk Sulawesi Utara.
Naik ke Puncak Birokrasi: Deputi Gubernur Sulawesi Utara
Perjalanan panjang itu mencapai titik penting ketika pemerintah pusat menunjuknya sebagai Deputi (Wakil) Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 1986. Jabatan ini adalah yang pertama kalinya terbentuk, menjadikan Drs. Abdullah Mokoginta sebagai orang pertama yang menduduki posisi Wakil Gubernur di provinsi Sulawesi Utara.
Di masa ini, Sulawesi Utara menghadapi berbagai tantangan pembangunan: pemerataan infrastruktur, penataan wilayah, hingga penguatan kapasitas pemerintahan daerah. Abdullah bergerak dengan gayanya yang khas. Tenang, teknokratis, dan penuh perhitungan. Ia sering digambarkan sebagai “mesin kerja” di balik berbagai kebijakan daerah.
Selama lima tahun menjabat, ia menjadi tangan kanan gubernur dalam pembangunan, terutama pada era ketika sentralisasi masih kuat dan hubungan dengan pemerintah pusat memegang kunci keberhasilan program.
Dari Birokrasi ke Parlemen Nasional
Pada 1992, Abdullah melangkah ke panggung yang lebih besar. Ia terpilih menjadi Anggota DPR RI, mewakili Sulawesi Utara. Itu adalah masa yang penuh gejolak bagi Indonesia. Era akhir Orde Baru, krisis ekonomi 1997, hingga runtuhnya kekuasaan panjang Presiden Soeharto.
Dalam dua periode masa tugasnya (1992–1997 dan 1997–1999), Abdullah terlibat dalam proses-proses penting pembentukan regulasi nasional serta pengawasan kebijakan pusat.
Meski tidak selalu tampil sebagai sosok yang vokal di parlemen, ia dikenal konsisten memperjuangkan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia, terutama Sulawesi Utara dan tentunya wilayah Bolaang Mongondow. Di tengah tekanan politik nasional, ia tetap membawa ciri khasnya. Bekerja dalam diam, tanpa mencari sorotan.
Tokoh Penting BMR dan “Arsitek Sunyi” Pemekaran Daerah
Bagi masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR), Abdullah bukan hanya seorang birokrat pusat, tetapi simbol kebanggaan. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh awal yang membuka visi pemekaran wilayah yang kemudian mewujud menjadi Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolsel, Bolmut, dan Boltim.
Meskipun tidak menjabat saat pemekaran itu terlaksana, banyak tokoh menyebut Drs. Abdullah Mokoginta sebagai orang yang menanam benihnya. “Beliau adalah panutan, salah satu putra terbaik Mongondow,” kenang beberapa tokoh lokal dalam berbagai kesempatan.
Akhir Hayat dan Warisan
Drs. Abdullah Mokoginta tutup usia pada 16 Agustus 2021 di Kotamobagu. Kepergiannya meninggalkan jejak panjang lebih dari lima dekade pengabdian. Dari ruang kerja kecil sebagai Sespri gubernur pertama, hingga kursi parlemen nasional di Jakarta.
Bagi generasi birokrat Sulawesi Utara, ia adalah contoh bahwa kepemimpinan tidak selalu harus keras atau lantang. Kadang, pemimpin terbaik adalah mereka yang bekerja dalam kesunyian namun tegas dalam prinsip, tetapi meninggalkan perubahan yang nyata.
Sosok yang Tetap Hidup dalam Ingatan Daerah
Hari ini, nama Drs. Abdullah Mokoginta tetap hidup. Ia dikenang sebagai:birokrat dengan integritas tinggi, tegas, teknokrat yang memahami denyut pemerintahan. Politisi yang tidak kehilangan kedalaman berpikir, dan putra daerah yang membawa nama Bolaang Mongondow ke panggung nasional.
Di antara banyak tokoh yang membangun Sulawesi Utara, Drs. Abdullah Mokoginta berdiri sebagai figur yang tidak sering muncul di halaman depan, tetapi justru memberi fondasi kuat bagi perjalanan daerah itu hingga kini. (Red)