Jakarta/Manado — Dewan Pimpinan Pusat LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) menilai kondisi Bank SulutGo (BSG) tengah berada dalam situasi serius terkait lemahnya fungsi pengawasan. Peningkatan target laba hingga Rp 400 miliar dinilai tidak dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan di tengah berbagai gejolak internal yang mencuat ke ruang publik.
Ketua Harian DPP INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan bahwa sorotan terhadap kinerja BSG tidak seharusnya hanya berfokus pada capaian laba. Menurutnya, dinamika yang terjadi belakangan ini justru menunjukkan bahwa sistem pengawasan bank daerah tersebut tidak berjalan secara optimal.
“Jika pengawasan efektif, kita tidak akan melihat gelombang protes ASN, aksi masyarakat, hingga keterlibatan kepala daerah dalam menyuarakan masalah. Konflik pemegang saham dan perdebatan aset yang berlangsung terbuka adalah tanda bahwa ada persoalan struktural yang tidak tertangani,” ujar Rolly dalam siaran persnya di media sosial facebook, Sabtu, (29/11/2025) .
INAKOR menilai target laba yang tinggi justru dapat menimbulkan konsekuensi risiko apabila tidak diimbangi sistem kontrol yang kuat. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, kepatuhan, reputasi, tata kelola, hingga potensi moral hazard, terutama karena BSG mengelola dana publik.
Rolly menambahkan, kesehatan bank tidak semestinya hanya diukur dari besarnya keuntungan. “Bank bisa bertahan tanpa laba besar, tetapi tidak mungkin bertahan tanpa tata kelola yang baik,” katanya. Ia mengingatkan bahwa narasi keberhasilan finansial tidak boleh digunakan untuk menutupi lemahnya pengawasan.
Dalam kajian internalnya, INAKOR mencatat sejumlah indikator yang menunjukkan adanya krisis pengawasan di BSG, seperti konflik pemegang saham yang berlarut-larut, aksi demonstrasi yang melibatkan ASN dan masyarakat, keputusan strategis yang dinilai tidak terkelola dengan baik, serta dominasi narasi kinerja tanpa penyajian data risiko yang transparan.
Atas temuan tersebut, INAKOR mendesak sejumlah langkah perbaikan, antara lain:
- OJK melakukan audit tata kelola secara menyeluruh terhadap BSG.
- Pemegang Saham Pengendali mengevaluasi kapasitas dan efektivitas jajaran komisaris.
- BSG membuka laporan risiko, NPL, dan strategi bisnis secara transparan kepada publik.
- RUPS diminta mengambil langkah korektif jika ditemukan fungsi pengawasan yang tidak berjalan.
- Unsur pengawasan wajib membuktikan kinerja pengawasan, bukan hanya menyampaikan klaim.
- Dilakukan perombakan atau penguatan struktur pengawasan bila ditemukan ketidakefektifan yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi stabilitas bank.
Rolly menutup seruan tersebut dengan menyatakan bahwa yang dibutuhkan BSG bukan sekadar angka laba besar, melainkan pengawasan yang kuat dan kredibel. “Risiko terbesar saat ini bukan laba yang kurang, tetapi lemahnya pengawasan. Ini harus diperbaiki sebelum berdampak pada kepercayaan publik dan stabilitas bank daerah,” ujarnya. (TL)